Arsip Kategori: Monitor Nusantara

“Bubarkan Satgas Mafia Hukum Ota di Griya Anyer SPA”

"Satgas Mafia Hukum"

Ota (Mas Ahmad Santosa Angota satgas Mafia hukum kiri) sedang berdialog dengan seorang wanita dan pria yang ditenggarai Pacitan Center membahas masalah hukum

Jakarta-MONITOR : Satuan Tugas Mafia Hukum yang sedang disoroti oleh masayarakat kembali mendapat sorotan. Kali ini yang menyoroti adalah Abu Hasan SH, Ketua Umum Pacitan Center. Abu Hasan melihat Mas Ahmad Santosa sedang serius berdialog dengan seorang wanita dan seorang pria diruang restoran Griya Anyer SPA Menteng Jakarta Pusat pada hari Senin 24 Januari 2011.

Awalnya sebelum Ota datang, wanita yang disapa Wi ini tiba lebih awal, kemudian beberapa menit kemudian datang seorang pria. Keduanya melakukan percakapan yang cukup serius, selang beberapa menit, kemudian Ota tiba dan bergabung dengan kedua orang ini.

Abu Hasan sangat menyayangkan kedatang Ota ketempat itu masih jam kantor, sehinggakecurigaan orang yang ada bersama dengan saya menjadi fakta bahwa Ota sedang “Komunikasi masalah hukum” dengan kedua orang tersebut.” Ujar Abu Hasan dikantornya beberapa waktu lalu.

Kemudian kepada koran ini Abu Hasan SH mengatakan, “ kalau terbukti Ota melakukan deal-deal masalah hukum dengan kedua orang ini, sebaiknya Satgas Mafia Hukum itu dibubarkan saja. Satgas telah merusak wibawa hukum dinegeri ini, Satgas yang dipayungi dengan Kepress seharusnya menjadikan hukum sebagai panglima, bukan menjadi hukum untuk cari makan. Jadi kami sangat setuju kalau Satgas Mafia hukum itu dibubarkan saja. Justru kehadiran Satgas Mafia hukum ini membuat potret hukum kita menjadi lumpuh.Red

Tinggalkan komentar

Filed under Monitor Nusantara

Sengketa Tanah PTPN XII dengan Masyarakat Menunggu Bukti “Janji Presiden”

Pada mulanya, tanam Ramiyan yang terletak di dusun Lanasan dan Paci Desa Gelang Kabupaten Jember dengan luas kurang lebih 92 Ha dikelolah oleh perusahaan asing NV. Rubber Culthure dimasa penjajahan Belanda, namun kemudian pada Perang Dunia II menjelang masuknya Bala Tentara Jepang ke Indonesia yaitusekitar tahun 1941 Perusahaan Asing NV. Rubber Culthure meninggalkan tanah garapannya tersebut tersebut, sehingga kemudian oleh masyarakat di kampong Ramiyan diambil alih pengelolahannya. Oleh Komandan Bala Tentara Jepang diperintahkan untuk menanam “Rami” sebagai bahan pembuatan kain dan karung sehingga akhirnya daerah tersebut dikenal dengan nama Kampung Ramiyan.

Penggarapan tanah Ramiyan tersebut oleh masyarakat telah ditegaskan dan berdasarkan Surat Verponding No. 1541 yang diterbitkan tahun 1946-1947 dan 1955-1956 serta Surat Pelaporan Pemakaian Tanah yang diterbitkan oleh Penguasa Perang DaerahJawa Timur di Jember pada tahun 1958.

Pada masapengganyangan PKI oleh TNI pada tahun 1966 yang menyebabkan terjadinya kekisruan Nasional dan kondisi keamanan yang tidak stabil, situasi ini dimanfaatkan oleh ADM PTPN XII Kebun Karang Anom yang saat itu bernama Hartomo untuk merampas Tanah Ramiyan sari tangan Masyarakat Penggarap yang saat itu berjumlah 88 Kepala Keluarga. Perampasan tanah dan dokumen-dokumen tanah milik masyarakat disertai dengan tindakan intimidasi yang dilakukan dengan aksi terror, ancaman, penangkapan dan pembunuhan (penghilangan) kepada anggotamasyarakat yang dianggap membangkang atau menolakuntuk menyerahkan dokumen-dokumen dan tanah di Kampung Ramiyan tersebut, kemudian diwajibkan untuk melakukan wajib lapor sampaiselama 12 tahun (1978), hal ini membuat masyarakat tidak berdaya dan akhirnya dengan terpaksa meninggalkan lokasi tanah miliknya. Perampasan dan penggarapan Tananh yang dilakukan oleh Oknum Adm PTPN XII dari tangan masyarakat tersebut kemudian mendapatkan pengesahan dari Pemerintah dengan diterbitkannya Surat Hak Guna Usaha (HGU) yang akan berakhir pada tahun 2012.

Menurut taufik ( sekretaris Forum Masyarakat Pemohon Hak Redistribusi Tanah) masyarakat dan Ahli Waris Penggarap Tanah Ramiyan telah berulangkali mengupayakan merebut kembali tanah Ramiyan tersebut. Pada tahun 2001 pada masaPemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, masyrakat telah berhasil mengambil ahli tanah Ramayan dan menggarap atau mengelolahnya hingga tahun2005.

Namun ironis, pada tahun 2005 PTPN XII kembali dengan secara paksa merampas kembali Tanah Ramiyan dengan cara-cara mengintimidasi disertai penangkapan terhadap beberapa orang anggota masyarakat kampung Ramiyan..

“Sengketa tanah” yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan Perkebunan baik swasta maupun BUMN (PTPN), yang hal ini sebenarnya menjadi kewajiban dan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah untuk menyelesaikannya dan terutama demi kemakmuran masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Bahkan Pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan secara keras dan menunding sejumlah PT. Perkebunan (PTP) telah “Merampas atau nyolong tanah milik rakyat”.

Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat berpidato di “hari peringatan Pertanahan Nasional” menyatakan agar urusan sengketa tanah yangmelibatkan Perusahaan Negara dan masyarakat diselesaikan dengan baik dan diserahkan atau dibagikan dan didistribusikan kepada masyarakat kemabali (disiarkan secara langsung oleh Media TV).

Sementara menurut pendapat Praktisi Hukum Pertanahan, Zulhaidir .SH, menyatakan “apa yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan Perkebunan baik swasta maupun BUMN yang melakukan pengambilan tanah dari masyarakat dengan cara tipu daya dan intimidasi, kekerasan secara fisik dan terror mental adalah suatu “perbuatan melanggar hukum” dan terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), tegas nya.

Lebih lanjut, sedangkan mengenai surat HGU yang telah diterbitkan oleh Pemerintah maka masyarakat dapat mengajukan upaya hukum dengan jalan mengajukan “Permohonan Pencabutan atas HGU” tersebut serta dapat pula dilakukan denganmengajukan “Gugatan secara Perdata” pada Pengadilan setempat. Apalagi HGU PTPN XII Kebun Karang Anom diDesa Gelang Kabupaten Jember tersebut akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2012, maka sduah semestinya “Pemerintah terutama instansi terkait secara aktif bertindak untuk tidak memperpanjang HGU” , sebagaimana diatur didalam Undang-undang Dasar dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, jelas Praktisi Hukum Pertanahan yang tinggal di Jakarta.

Tinggalkan komentar

Filed under Monitor Nusantara

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

1 Komentar

Filed under Monitor Nusantara